Sejak bulan Mei 2022 hingga September 2023, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) tidak lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, Pemda berutang ke BPJS Kesehatan sebanyak 16 Miliar rupiah.

Hal tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, Pemda Mamasa dinilai gagal lantaran tidak mampu mengurus hal-hal yang bersifat urgensi di tengah masyarakat.

BPJS Kesehatan, merupakan suatu jaminan ksehatan untuk masyarakat. Namun, apa jadinya jika hal ini justru diabaikan oleh Pemda, bahkan menunggak hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejak Mei 2022 hingga September 2023, Pemda Mamasa belum juga menebusi tunggakan BPJS Kesehatan yang sudah membengkak, hingga mencapai 16 Miliar rupiah. Tunggakan tersebut, menjadi polemik di masyarakat hingga mendapat sorotan dari aktivis kemahasiswaan.

Kali ini, sorotan pedas datang dari salah satu Aktivis Mamasa, Riskul Tona, ia menyebutkan tunggakan BPJS Kesehatan yang terjadi di tubuh Pemda Mamasa, merupakan sebuah kegagalan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Riskul Tona menganggap, hal tersebut bagian dari kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah, dalam memberikan jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat, secara umum Kabupaten Mamasa.

“Kita harus pahami anggaran untuk BPJS kesehatan itu jelas, lalu yang menjadi pertanyaan hari ini adalah dikemanakan anggaran itu selama dua tahun dan kenapa utang Pemda terhadap BPJS kesehatan bisa mencapai angka 16 Miliar rupiah,” kata Riskul Tona, Rabu 20 September 2023.

Dengan demikian, pihaknya berharap kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Mamasa, agar sesegera mungkin menyesuaikan persoalan yang terjadi ini, sebab hal ini menjadi keresahan masyarakat.

“Harapan saya selaku masyarakat Kabupaten Mamasa, agar kiranya Pemda dan DPRD segera menyikapi masalah ini,” tandasnya.***